Pemerintah Jepang Mau Jodohkan Warganya yang Pada Ogah Nikah

Jakarta, Dexpert.co.id – Jepang sedang dihantam resesi seks. Hal tersebut ditandai dengan terus menurunnya angka kelahiran di Negeri Sakura karena masyarakatnya semakin enggan untuk menikah dan punya anak.

Dilansir dari Japan Times, Pemerintah Jepang mencatat tingkat kesuburan di Jepang terus menurun selama bertahun-tahun. Pada 2005, statistik sempat pulih dari tingkat terendah melalui angka 1,26 pada 2005. Lalu, pada 2021 tingkat tersebut meningkat di angka 1,30. Namun, pada 2021 jumlah kelahiran bayi di Jepang mencapai titik terendah, yaitu 811.622.

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah turunnya angka kelahiran di negaranya, mulai dari sosialisasi mengenai pentingnya membangun keluarga, menambah layanan penitipan anak, hingga mendorong work-life balance. Namun, yang paling tak biasa, pemerintah juga menyediakan layanan perjodohan untuk warganya. 

Dilansir dari CBS News, masyarakat di Prefektur Miyagi bisa mendapatkan pasangan melalui layanan perjodohan yang didukung teknologi kecerdasan buatan (AI). Dilaporkan, layanan tersebut memang disediakan oleh pemerintah.

Tidak hanya di Miyagi, di Ehime, otoritas regional menawarkan sistem perjodohan berbasis big data. Sementara di wilayah Miyazaki, proses perjodohan ini menggunakan cara yang lebih tradisional, yaitu dengan mengarahkan calon pasangan untuk bertukar surat tulisan tangan.

Selain perjodohan, publik dan perusahaan juga mengadakan pesta lajang dan ‘seminar kehidupan’ yang bertujuan untuk mendorong masyarakat dewasa muda Jepang agar menikah. Selain itu, di Tokyo terdapat pula pelatihan kencan dasar, seperti pelatihan tentang bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis.

Pekan lalu, Pemerintah Metropolitan Tokyo mengumumkan rencana untuk menggratiskan layanan penitipan anak di pembibitan untuk anak kedua di ibu kota.

Langkah Tokyo akan berlaku untuk bayi antara usia 0 dan 2 tahun, terlepas dari tingkat pendapatan orang tua mereka. Pemerintah Tokyo juga akan memberikan 5 ribu Yen atau sekitar Rp563 ribu per bulan per anak sampai mereka berusia 18 tahun mulai sekitar Januari mendatang, serta memberikan subsidi bagi wanita sehat yang ingin membekukan sel telur mereka untuk kehamilan berikutnya.

“Ini adalah proyek-proyek yang harus ditangani oleh pemerintah pusat, tetapi kami memutuskan untuk menawarkan dukungan kami sendiri, karena tidak ada waktu yang terbuang percuma,” kata Gubernur Tokyo, Yuriko Koike saat mengumumkan langkah-langkah tersebut.