Jakarta – Sepanjang hari ini media sosial dihebohkan beredarnya sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan saat ini akses para pejabat ditutup.
“Sejak tadi malam sudah terinfo soal ini (akses terhadap NIK Presiden Jokowi). Sekarang sudah dirapikan. Data para pejabat ditutup,” ujar Budi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, dikutip CNN Indonesia, Jumat (3/9/2021).
Menurutnya bukan hanya presiden, namun banyak NIK pejabat yang telah tersebar sebelumnya. Atas hal itu diputuskan untuk menutup data pribadi para pejabat.
“Kita menyadari itu kita tutup beberapa pejabat yang data pribadinya sudah terbuka kita akan tutup,” ungkapnya.
Pria yang akrab dipanggil BGS ini mengatakan aplikasi itu digunakan untuk mengecek status vaksinasi dan hasil tes laboratorium.
Dalam rilis bersama Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Kominfo menyebutkan akses sertifikat menggunakan fitur yang ada di dalam sistem Peduli Lindungi.
“Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi,” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi.
Sementara itu dia juga menambahkan data NIK dan tanggal vaksinasi Jokowi bukan berasal dari sistem Peduli Lindungi. Misalnya informasi NIK sudah ada di situs Komisi Pemilihan Umum dan informasi tanggal vaksinasi bisa didapatkan melalui pemberitaan media massa.
Sebelumnya fitur ini menggunakan nomor telepon untuk mengaksesnya. Namun akhirnya menggunakan lima paramater nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin dan jenis vaksin.
“Fungsi pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 di sistem PeduliLindungi yang sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor handphone untuk pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 kini hanya menggunakan 5 parameter (nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin) untuk mempermudah masyarakat mengakses Sertifikat Vaksinasi COVID-19 setelah menimbang banyak masukan dari masyarakat,” jelasnya.
[Dexpert.co.id]
(Update dari:CNBC.com )
