Jakarta, Dexpert.co.id – Parlemen Eropa telah memberi tahu staf agar menghapus TikTok dari perangkat yang digunakan untuk bekerja karena masalah perlindungan data. Kebijakan itu menyusul langkah serupa oleh badan pengatur utama UE pada pekan lalu.
Menurut catatan yang dikeluarkan Selasa (28/2/2023), Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola dan Sekretaris Jenderal Alessandro Chiocchetti memutuskan TikTok tidak boleh digunakan atau diinstal pada perangkat staf seperti ponsel, tablet, atau laptop mulai 20 Maret.
“Mulai hari ini, akses web ke TikTok melalui jaringan perusahaan kami… juga akan diblokir,” kata Direktorat Jenderal Inovasi dan Dukungan Teknologi DPR dalam catatan kepada sekitar 8.000 karyawan lembaga itu, dilansir AFP, Rabu (1/3/2023).
Kebijakan itu juga sangat menyarankan anggota parlemen dan staf mereka menghapus TikTok dari perangkat pribadi mereka.
Komisi Eropa, badan eksekutif blok itu, dan Dewan Eropa, yang mewakili 27 negara anggota UE, memerintahkan larangan serupa Kamis karena kekhawatiran keamanan dunia maya.
Ada banyak tindakan serupa dalam beberapa hari terakhir mengikuti jejak Washington terhadap platform berbagi video populer milik perusahaan China ByteDance.
Barat sangat prihatin tentang akses apa yang dimiliki China ke data pengguna yang sensitif di seluruh dunia, tetapi TikTok dengan keras menyangkal bahwa Beijing memiliki kontrol atau akses apapun.
Pada November, TikTok mengakui beberapa staf di China dapat mengakses data pengguna Eropa.
Adapun, Gedung Putih pada Senin memberi waktu 30 hari kepada agen federal untuk menghapus TikTok dari semua perangkat yang dikeluarkan pemerintah setelah larangan yang diperintahkan oleh Kongres AS akhir tahun lalu.
Pada hari yang sama, pemerintah Kanada melarang TikTok dari semua ponsel dan perangkat lain, dengan alasan masalah perlindungan data serupa di tengah ketegangan hubungan Kanada-Tiongkok.
Di Eropa, parlemen Denmark pada Selasa mengumumkan telah meminta anggota parlemen dan semua staf untuk menghapus aplikasi dari perangkat seluler karena “risiko mata-mata”.
TikTok tidak segera mengomentari larangan parlemen terbaru itu. Pekan lalu, mereka bersikeras melindungi data 125 juta pengguna bulanannya di Uni Eropa.
