Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata tengah meracik strategi untuk memberantas keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian meresahkan masyarakat.
Hal ini terungkap dalam pertemuan Jokowi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkominfo Johnny G. Plate, Gubernur BI Perry Warjiyo Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Wibowo.
“Tadi kami bahas dipimpin bapak Presiden. […] Ini membahas tentang pinjol,” kata Wimboh di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/10/2021).
Wimboh mengemukakan kehadiran fintech lending memang sudah berkembang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, sudah ada 107 pinjol yang terdaftar di OJK.
Namun, Wimboh mengakui bahwa masih banyak terdapat produk pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya laporan masyarakat yang terkena jebakan pinjol ilegal.
“Ini semu tantangan kita bersama. Kalau tidak terdaftar maka harus ditutup. Sehingga kita dan pak Jhonny Plate yang mempunyai kewenangan dalam teknologi informasi sudah lebih dari 3 ribu kita tutup yang tidak terdaftar,”
|
Foto: Sejumlah barang bukti hadir di konferensi pers pengungkapan sindikat Pinjol Ilegal di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, (15/10/2021). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Sejumlah barang bukti hadir di konferensi pers pengungkapan sindikat Pinjol Ilegal di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, (15/10/2021).. Bareskrim Polri membongkar sindikat pinjaman online (pinjol) di tujuh lokasi berbeda kawasan Jakarta. Ini sebagai tindak lanjut dari perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dari tujuh wilayah tersebut Polisi sudah mengamankan sebanyak tujuh pelaku. Selain itu, beberapa barang bukti turut dihadirkan. Dalam pengungkapan tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti monitor, modem pool serta menangkap sejumlah tersangka pada delapan lokasi di wilayah Jakarta. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian soal kemunculan pinjaman online atau pinjol yang merugikan masyarakat. Atas arahan Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menindak tegas pinjol yang merugikan warga.Tak berselang lama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pinjol ilegal yang telah merugikan masyarakat. Perintah ini disampaikan Sigit untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
|
Wimboh memastikan pemerintah tidak akan berhenti sampai di sini untuk memberantas pinjol ilegal. Masyarakat pun diminta untuk tetap mawas diri dan tidak terjebak oleh pinjol ilegal.
“Jadi kami akan lebih masif melakukan penanganan pemberantasan dan meningkatkan efektivitas dan pemberian layanan yang lebih baik bagi pinjol yang sudah terdaftar di OJK,” jelasnya.
Menkominfo Jhonny Plate mengatakan arahan Jokowi adalah bagaimana tata kelola pinjol dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat sekitar 68 juta masyarakat melakukan transaksi pinjol.
“Lebih dari Rp 260 triliun omset atau perputaran dana yang ada di dalamnya,” katanya.
Berdasarkan hasil rapat, OJK nantinya akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin pinjol ilegal yang baru. Sementara itu, Kominfo dipastikan akan melakukan hal serupa.
“Kami akan mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktik pinjol atau pinjaman online tidak terdaftar,” tegasnya.
[Dexpert.co.id]
(cha/cha)
