Jakarta, Dexpert.co.id – Indonesia kini harus berebut dengan Malaysia dan Vietnam dalam menarik perusahaan raksasa global untuk berinvestasi di bidang data center. Investasi di bidang data center padahal lagi ramai-ramainya.
“Indonesia punya aspirasi menggaet lebih banyak FDI masuk ke data center, ternyata kita ketinggalan jauh. Kita enggak usah bandingkan dengan Singapura. Johor dibandingkan dengan kita, ketinggalan jauh,” kata Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto di bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.
Chairman Indonesia Data Center Provider (IDPRO), Hendra Suryakusuma menjelaskan sebenarnya Indonesia memiliki sejumlah keunggulan untuk mengoptimalkan sektor data center. Misalnya pasar yang besar di Asia Tenggara, mengingat lebih dari 200 juta pengguna dan perkiraan Gross Merchandise Value (GMV) mencapai US$135 miliar pada 2025.
“Hal ini memberikan peluang besar bagi investasi data center domestik yang berorientasi pada penyimpanan, pengolahan dan pengelolaan data yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/1/2025).
Kedua adalah potensi green energy yang sangat besar. Menurutnya ini harus jadi fokus pemerintah, terlebih adanya komitmen Net Zero Emmission.
Hal tersebut terkait salah satu tantangan utama data center mengenai kebutuhan data energi yang besar. Strateginya, dia menjelaskan harus dengan mendorong penggunaan energi terbarukan.
“Salah satu tantangan utama data center adalah kebutuhan energi yang besar. Untuk itu, mendorong penggunaan energi terbarukan akan menjadi strategi penting. Pemerintah dan pelaku industri harus berkolaborasi untuk memastikan tarif energi yang kompetitif dan ketersediaan sumber energi hijau untuk mendukung pertumbuhan data center,” kata Hendra.
“Potensi green energy di Indonesia sangat besar dan ini harus benar-benar menjadi fokus pemerintah, apalagi kita sudah ada komitmen terkait Net Zero Emmission,” lanjutnya.
Terkait aturan juga disinggung oleh Hendra. Dia mengatakan kebijakan harus mendukung perlindungan data.
Indonesia telah memiliki UU Pelindungan Data Pribadi. Namun ini harus terus diperkuat agar bisa memberikan rasa aman bagi pelaku usaha lokal dan internasional untuk berinvestasi di Indonesia.
“Keamanan data menjadi perhatian utama di era digital. Kebijakan yang mendukung perlindungan data, seperti UU PDP, perlu terus diperkuat agar dapat memberikan rasa aman kepada pelaku usaha lokal dan internasional untuk berinvestasi di Indonesia. IDPRO sendiri sudah mengadvokasi pemerintah kita untuk merevisi PP 71 di tahun 2019 yang berpotensi besar membuat data di simpan di luar negeri,” jelas Hendra.
(dem/dem)
Next Article
Video: Menkominfo Ungkap 3 Tantangan RI Jadi Pusat Data Center Dunia
